Banjar – PGRI Kota Banjar Sesalkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Banjar menyampaikan keprihatinan dan penyesalan atas keterlambatan pencairan tunjangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terjadi dalam tiga bulan terakhir. Kondisi ini dinilai cukup memberatkan para guru, terutama mereka yang mengandalkan tunjangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Keterlambatan pencairan tunjangan tersebut disebut berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2025, dan baru mulai diproses pada awal November. Banyak guru PAI di lingkungan sekolah negeri dan swasta yang merasa kecewa karena tidak ada kejelasan waktu pencairan selama berbulan-bulan.
Ketua PGRI Kota Banjar, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa pihaknya memahami adanya proses administrasi yang panjang di tingkat pusat maupun daerah, namun menilai seharusnya hal seperti ini bisa diantisipasi sejak awal.
“Kami sangat menyayangkan keterlambatan ini. Guru-guru kita sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab, mendidik anak-anak tanpa kenal lelah, tetapi hak mereka justru terlambat disalurkan. Semoga kejadian ini menjadi yang terakhir,” ujarnya, Kamis (6/11).
Guru PAI Tetap Mengabdi Meski Tunjangan Tertunda
.jpeg)
Baca Juga : Pelatihan Digital Berbasis AI BLK Kota Banjar, Langsung Penempatan Kerja
Di lapangan, banyak guru PAI yang tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, meskipun tunjangan belum cair. Mereka tetap mengajar dan melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan di sekolah tanpa mengurangi semangat. Namun, keterlambatan tersebut tetap menimbulkan kesulitan, terutama bagi guru honorer yang pendapatannya terbatas.
“Saya tetap mengajar seperti biasa, karena mengajar adalah tanggung jawab moral dan panggilan hati. Tapi tidak bisa dipungkiri, ketika tunjangan belum cair selama tiga bulan, kami merasa berat,” kata salah satu guru PAI di Banjar yang enggan disebutkan namanya.
Ia menuturkan, tunjangan tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan transportasi ke sekolah. Keterlambatan pembayaran menyebabkan sebagian guru harus mencari pinjaman sementara untuk memenuhi kebutuhan harian.
PGRI Minta Pemerintah Lebih Sigap dan Terbuka
Menanggapi situasi ini, PGRI Kota Banjar mendesak Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme pencairan tunjangan agar lebih tepat waktu. Selain itu, diperlukan transparansi dalam proses administrasi agar para guru tidak terus-menerus menunggu tanpa kepastian.
“Kami berharap ada sistem yang lebih baik. Jika memang ada kendala, sampaikan secara terbuka kepada para guru agar mereka paham situasinya. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah hak mereka diabaikan,” tegas Ketua PGRI.
Ia menambahkan, keterlambatan ini bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus serupa sempat muncul di sejumlah daerah dengan alasan keterlambatan administrasi, validasi data, hingga transfer dana dari pusat.
“Ini bukan sekadar persoalan uang, tetapi menyangkut penghargaan terhadap profesi guru. Tunjangan adalah bentuk apresiasi negara atas pengabdian mereka. Maka sudah sepatutnya diberikan dengan tertib dan tepat waktu,” lanjutnya.
Kemenag Janjikan Perbaikan Sistem
Sementara itu, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Banjar memberikan penjelasan bahwa keterlambatan pencairan tunjangan PAI tahun ini disebabkan adanya proses verifikasi ulang data guru penerima yang memerlukan waktu cukup lama. Selain itu, ada penyesuaian anggaran di tingkat pusat yang turut mempengaruhi proses penyaluran ke daerah.
