Banjar – Pencanangan Zona Integritas Pemerintah Kota Banjar kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
Acara pencanangan yang digelar di kantor BPKPD tersebut dihadiri oleh para pejabat pemerintah daerah, perwakilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen Transformasi Birokrasi Melalui Zona Integritas
Baca Juga : Wakil Wali Kota Banjar Turun Langsung Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Purwaharja
Dalam sambutannya, Kepala BPKPD Kota Banjar menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan kolektif untuk melakukan perubahan budaya kerja. BPKPD sebagai instansi yang menangani pengelolaan keuangan daerah memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan kota, sehingga integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas harus menjadi karakter utama setiap pegawai.
Langkah awal pembangunan ZI ini meliputi peningkatan sistem kerja yang berbasis transparansi, penguatan pengawasan internal, serta pembenahan layanan publik agar semakin cepat, tepat, dan bebas dari pungutan liar.
Enam Area Perubahan Jadi Fokus Utama
Pembangunan Zona Integritas ini mengacu pada enam area perubahan dalam reformasi birokrasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Keenam area tersebut antara lain:
-
Manajemen Perubahan
BPKPD berkomitmen mengubah pola pikir dan budaya kerja pegawai agar lebih responsif, disiplin, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. -
Penataan Tata Laksana
Pengelolaan keuangan akan dilakukan lebih tertib dengan pemanfaatan sistem digital, termasuk optimalisasi aplikasi keuangan daerah agar lebih cepat, efektif, dan mudah diawasi. -
Penataan Sistem Manajemen SDM
Mulai dari pola rekrutmen hingga penilaian kinerja, semua diarahkan untuk membangun SDM yang profesional dan kompeten. -
Penguatan Pengawasan
Upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal dan pelaporan, termasuk menyediakan kanal pengaduan masyarakat.
Langkah Digitalisasi Didorong sebagai Solusi Transparansi
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, BPKPD Kota Banjar menyiapkan berbagai inovasi berbasis digital. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah akan diperluas untuk meminimalkan kesalahan manual dan membuka akses publik terhadap informasi anggaran.
Digitalisasi ini juga dipandang sebagai langkah efektif mencegah praktik korupsi, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat proses pelayanan. Masyarakat dapat memantau berbagai data dan laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Peran Masyarakat dan Pengawasan Publik
Pencanangan Zona Integritas tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan masyarakat.
Harapan Menuju Pelayanan Keuangan Daerah yang Lebih Baik
Langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
