Banjar – Paguyuban Soal Penataan pedagang Pasar Banjar yang berada di kawasan sempadan sungai mulai menuai berbagai respons dari berbagai pihak, termasuk Paguyuban Pedagang.
Paguyuban Pedagang Pasar Banjar akhirnya angkat bicara terkait rencana relokasi dan penertiban pedagang yang menempati area sempadan sungai.
Ketua Paguyuban, Suyatna, menyatakan pihaknya memahami niat baik pemerintah dalam menata kawasan pasar agar lebih tertib dan bersih.
Namun demikian, Suyatna menekankan bahwa proses penataan harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan melibatkan pedagang secara langsung.
“Kami mendukung penataan, tapi kami ingin diajak berdialog. Jangan asal pindah tanpa solusi yang jelas,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Selama bertahun-tahun, banyak pedagang menggantungkan hidup dari berjualan di lokasi yang kini dinyatakan masuk kawasan sempadan sungai.
Bagi sebagian pedagang, ini adalah satu-satunya mata pencaharian mereka sejak lama.
Rencana penertiban tersebut, jika dilakukan tanpa solusi tempat baru yang layak, dinilai akan menyulitkan kehidupan para pedagang.
Paguyuban meminta pemerintah daerah lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan rencana penataan tersebut.
Beberapa kali sosialisasi dilakukan, namun menurut Paguyuban, belum semua pedagang mendapatkan informasi yang utuh.
Baca Juga : perhatian luas masyarakat karena menyediakan ribuan lowongan kerja
Suyatna menyebut, jika pemerintah serius ingin menata pasar, maka harus dimulai dengan pemetaan yang akurat.
Data mengenai jumlah pedagang, jenis dagangan, serta luas area yang dibutuhkan perlu dikaji secara menyeluruh Jangan sampai nanti kami digeser ini
Paguyuban juga menyoroti soal komunikasi antara petugas pasar dan para pedagang.
Mereka berharap adanya pendekatan persuasif, bukan represif, dalam menjalankan proses penataan.
“Kami tidak ingin ada konflik di lapangan. Kami ingin duduk bersama dan cari solusi bersama,” tegas Suyatna.
Selain itu, mereka mengusulkan agar pemerintah melibatkan organisasi pedagang sejak awal dalam proses perencanaan.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, relokasi tanpa dialog kerap berujung pada kekosongan lapak dan kerugian ekonomi bagi pedagang.
Paguyuban juga menekankan perlunya kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang yang terdampak.
