Koran Banjar – Banjir Kalsel meluas ke sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir. Curah hujan tinggi yang terus mengguyur wilayah hulu dan hilir sungai menyebabkan debit air meningkat dan merendam permukiman warga. Kondisi ini memicu perhatian luas masyarakat terhadap langkah penanganan pemerintah daerah.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memberikan penjelasan terkait situasi banjir yang meluas tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus memantau perkembangan di lapangan melalui laporan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Muhidin menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi berjalan aktif untuk memastikan bantuan tetap sampai ke masyarakat terdampak.
Baca Juga : Kisah Penyelamatan Pengunjung Sungai Meranting Balangan, Mahdi Bertaruh Nyawa Evakuasi Wisatawan
Banjir Kalsel meluas terutama di daerah dataran rendah dan kawasan bantaran sungai. Sejumlah warga mengalami kesulitan beraktivitas akibat genangan air yang bertahan selama berhari-hari. Pemerintah daerah setempat telah menyalurkan bantuan logistik, membuka posko darurat, serta menyiagakan petugas untuk membantu evakuasi warga yang membutuhkan.
Gubernur Muhidin menjelaskan alasan dirinya belum turun langsung ke lokasi terdampak banjir. Ia menyebut agenda koordinasi dan penanganan kebijakan tingkat provinsi membutuhkan kehadirannya di pusat pemerintahan. Meski demikian, Muhidin memastikan jajaran terkait tetap bergerak cepat di lapangan untuk menangani dampak banjir secara maksimal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menginstruksikan dinas terkait untuk memprioritaskan keselamatan warga. Tim gabungan fokus menjaga distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta kesiapan tempat pengungsian. Pemerintah terus mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
Banjir Kalsel meluas menjadi pengingat pentingnya penanganan jangka panjang terhadap persoalan lingkungan dan tata kelola sungai. Pemerintah provinsi berkomitmen mengevaluasi sistem pengendalian banjir serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir dan melindungi masyarakat Kalimantan Selatan ke depan.






