Banjar – Pasca Aksi Pengrusakan Situasi di Kota Banjar, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan setelah terjadi aksi pengrusakan terhadap gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Peristiwa itu terjadi pada malam hari setelah unjuk rasa yang semula berlangsung damai berubah menjadi ricuh.
Sejumlah massa merangsek masuk ke area gedung DPRD dan melakukan tindakan anarkistis, termasuk melempar batu serta merusak beberapa fasilitas gedung
Baca Juga : Prabowo Serap Aspirasi RUU Perampasan Aset Segera Dibahas
Kaca jendela pecah, pagar rusak, serta beberapa kendaraan dinas di parkiran gedung menjadi sasaran amukan massa.
Pasca kejadian tersebut, pemerintah daerah langsung meminta bantuan dari aparat TNI untuk memperkuat pengamanan di sekitar gedung DPRD.
Mulai keesokan harinya, sejumlah anggota TNI terlihat berjaga di setiap sudut gedung DPRD Kota Banjar.
“Kami hanya membantu menjaga keamanan dan memastikan situasi kondusif. Tidak ada agenda militerisasi, ini murni bantuan keamanan,” ujar Dandim.
Mereka menilai ada ketidaktransparanan dalam alokasi dana proyek infrastruktur yang melibatkan dana daerah dalam jumlah besar.
Meski unjuk rasa awalnya berjalan tertib, situasi berubah saat provokator mulai memanas-manasi massa.
Beberapa orang yang belum teridentifikasi mulai melempar benda keras ke arah gedung dan memicu kerusuhan.
Pihak kepolisian setempat saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku pengrusakan.
Kapolres Banjar menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang merusak fasilitas negara.
“Kami sudah kumpulkan rekaman CCTV dan keterangan saksi. Beberapa pelaku sudah dalam proses pengejaran,” jelasnya.
Walikota Banjar menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan mengajak masyarakat untuk menahan diri.
Ia juga menegaskan bahwa aspirasi boleh disampaikan, namun tidak dengan cara-cara anarkistis yang merugikan semua pihak.
Pengamanan dari TNI diharapkan dapat mencegah kelompok ini
Keberadaan TNI di sekitar gedung DPRD disambut beragam oleh masyarakat, ada yang merasa lebih aman, namun ada pula yang mengkhawatirkan eskalasi.
Pemerintah daerah memastikan bahwa keterlibatan TNI hanya bersifat sementara sampai situasi benar-benar terkendali.
