Banjar – ChatGPT Bakal Wacana bahwa ChatGPT akan mulai meminta KTP pengguna menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform digital.
Baca Juga : Media Asing Sorot Reshuffle Prabowo Ganti Erick ke Menpora
Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan interaksi mencegah penyalahgunaan, dan mendukung kepatuhan terhadap berbagai regulasi di tiap negara.
Di beberapa yurisdiksi, seperti Uni Eropa, ketentuan hukum seperti GDPR mewajibkan pengelolaan data pengguna secara ketat dan transparan.
Pengguna reguler yang hanya ingin bertanya atau berinteraksi seperti biasa, kemungkinan tidak akan terkena dampak langsung dari kebijakan ini.
Namun, kehadiran opsi verifikasi identitas tetap menimbulkan kekhawatiran: siapa yang menyimpan data ini? Untuk apa digunakan? Apakah bisa bocor?
OpenAI selaku pengembang ChatGPT sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana wajib KTP secara global.
Hal ini sejalan dengan tren teknologi yang semakin mengarah ke personalisasi berbasis identitas, di mana layanan AI diharapkan bisa menyesuaikan respons dengan profil pengguna.
Di sisi lain, pengguna pun menuntut kontrol lebih terhadap data mereka, terutama jika data KTP yang sensitif masuk ke dalam sistem.
Tidak sedikit yang takut bahwa data identitas bisa disalahgunakan, dijual ke pihak ketiga, atau bahkan diretas.
Masalah kebocoran data bukan hal baru. Beberapa platform besar seperti Facebook dan Tokopedia pernah mengalami insiden serupa yang merugikan jutaan pengguna.
Maka, jika ChatGPT benar-benar mulai menerapkan verifikasi KTP, sistem keamanan data harus menjadi prioritas nomor satu.
Pengguna berhak tahu bagaimana data mereka disimpan, siapa yang memiliki akses, dan berapa lama data itu disimpan.
Pemerintah pun dituntut aktif mengawasi implementasi kebijakan semacam ini agar tidak melanggar hukum perlindungan data nasional.
Di Indonesia sendiri, banyak masyarakat masih kurang memahami pentingnya menjaga identitas digital mereka.
Sering kali KTP difoto dan dikirim sembarangan untuk keperluan administrasi yang tidak jelas.
Hal ini bisa membuka celah bagi penyalahgunaan identitas, seperti pinjaman online ilegal atau kejahatan siber lainnya Karena itu, penerapan verifikasi KTP oleh
